Perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi (otonomi daerah) pada 1999 memberikan kewenangan lebih luas bagi pemerintah kabupaten dalam membangun daerahnya. Guna mendukung dan mencapai keberhasilan sistem ini, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengeluarkan instruksi untuk membentuk wadah kerja sama pemerintah kabupaten seluruh Indonesia, yaitu Asosiasi Pemerintah Kab…
Buku ini membahas pemerintahan daerah menurut konstitusi Indonesia,tarik menarik antara bentuk negara federal dengan negara kesatuan,hubungan antara pusat dan daerah,dewan perwakilan rakyat daerah,pemilihan kepala daerah secara langsung,pengawasan pusat terhadap produk hukum daerah.
Selama lebih dari setengah abad, reputasi Muhammadiyah sebagai gerakan Islam modernis, nyaris tak tertandingi. Namun, setidaknya dua dasa warsa ini, banyak pengamat menilai Muhammadiyah mengalami stagnasi dalam pembaruannya. Dalam pandangan sebagian pengamat, salah satu yang menyebabkan agenda utamanya menjadi terbelakang, adalah akibat tarikan-tarikan hal praktis seperti pengelolaan amal usaha…
Buku ini mampu merangkai kembali bebagai perundangan-undangan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan proses desentralisasi ke dalam suatu alur pikir yang sederhana dan jauh dari kompleksitas. Lebih dari itu, buku ini memaparkan proses desentralisasi di Indonesia secara lebih komprehensif, mulai dari aspek pemerintah daerah, DPRD, kepegawaian, keuangan, pemilihan umum, perusahaan daerah,…
Seluruh isi buku ini didedikasikan untuk menyoroti pasang-surut politik yang kadang-kadang bekerja dalam logika yang sangat kompleks dan spesifik. Sama dengan pengalaman-pengalaman sejarah sebelumnya, politik seperti ini merupakan bentuk eksperimen Indonesia dalam proses konsolidasi menuju sebuah negara-bangsa modern. Mungkin bisa juga kita pahami, proses ini merupakan proses pencarian jati dir…